1.
KEMISKINAN
Menurut
wikipedia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang
biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air
minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang
juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu
mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai
warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami
istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya
dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut
ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya
digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".
Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara yaitu pemahaman utama mengenai :
1. Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,
sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami
sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk
pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3.
Gambaran tentang kurangnya
penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat
berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
2. BEBERAPA
INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
1. Indikator Kesenjangan
Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat
kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok
pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan
dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur,
yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang
paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada
selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat
porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna
dalam pembagian pendapatan.
2. Indikator Kemiskinan
Batas
garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini
disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan
Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang
dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan
bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan
2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan
meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan
kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index.
Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode
BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan
kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada
di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari
kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan
terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis
kemiskinan non makanan (non food line).
3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ada empat kebijakan dan program yang
bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu :
1. Kebijakan dan Program untuk Membuka Peluang
atau Kesempatan Bagi Orang Miskin
Kebijakan ini diarahkan pada pembukaan
peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk ikut berpartisipasi
dalam pembangunan ekonomi. Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin bukan
berarti menutup peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Justru
aktivitas ekonomi yang yang pertama kali bangkit dari keterpurukan akibat
krisis adalah sektor informal yang dijalankan masyarakat miskin. Contoh
programnya antara lain adalah: penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat
miskin, sarana dan prasarana pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembentukan
modal, dan lain-lain.
2. Kebijakan dan Program untuk Memberdayakan
Kelompok Miskin
Pemberdayaan dilaksanakan dengan
pembukaan akses bagi masyarakat miskin untuk terlibat tidak hanya pada bidang
ekonomi. Kemiskinan memiliki aspek yang sangat luas dan tidak hanya ekonomi
sehingga penanggulangannya harus bersifat multidimensi. Politik, sosial, hukum
dan kelembagaan adalah bidang-bidang yang bersentuhan dan menentukan kehidupan
masyarakat miskin sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga
tersebut dapat mendorong masyarakat untuk memberdayakan diri. Contoh programnya
antara lain: penguatan pengelolaan kelompok atau organisasi sosial,
keterlibatan kelompok miskin dalam proses pendidikan demokrasi, dan lain-lain.
3. Kebijakan dan Program yang Melindungi
Kelompok Miskin
Masyarakat miskin sangat rentan terhadap
terjadi goncangan internal maupun eksternal. Kematian, sakit, bencana alam atau
konflik sosial bisa berakibat pada semakin terpuruknya masyarakat dalam
kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan atau ketahanan masyarakat
miskin terhadap krisis akibat goncangan yang terjadi. Kebijakan ini diarahkan
untuk mengurangi penyebab terjadinya goncangan, memperkuat masyarakat miskin
sehingga tahan dalam menghadapi goncangan, dan penciptaan jaminan sosial dalam
masyarakat.
4. Kebijakan dan Program untuk Memutus
Pewarisan Kemiskinan Antar Generasi
Hak anak dan peranan perempuan Perempuan
dan anak-anak adalah pihak yang paling lemah dalam keluarga miskin. Peran
domestik menyebabkan kurangnya akses dan keterlibatan terhadap kondisi di luar
lingkungan rumahnya. Pemberdayaan dan keterlibatan pada kegiatan di luar
wilayah domestik akan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
sehingga tidak semakin terpuruk dalam lingkaran kemiskinan. Contoh programnya
antara lain: pemberian bantuan sarana pendidikan untuk sekolah di daerah miskin
dan beasiswa kepada anak-anak miskin, pemberian makanan tambahan, pemberdayaan
perempuan melalui kegiatan produktif, dan lain-lain.
4.
KEMISKINAN
DI INDONESIA DAN SOLUSI PENANGGULANGANNYA
4.1
Kondisi
Kemiskinan di Indonesia
Secara
harafiah, kemiskinan berasal lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai
suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun
kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya
permasalahan sosial. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena
berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus
terkait dan juga komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih jauh
kemiskinan menjadi bukan sekadar masalah ekonomi tetapi masalah kemanusiaan.
Hampir semua negara menghadapi masalah ini. Bahkan Amerika Serikat yang
merupakan negara kaya namun masih menghadapi masalah kemiskinan. Disisi lain
bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan masalah
terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan seakan sudah menjadi bagian dari
takdir manusia. Namun menurut Muhammad Yunus (Penerima hadiah nobel perdamaian
tahun 2006) yang ditulis dalam bukunya yang berjudul creating a world
without poverty menjelaskan bahwa dunia bebas dari kemiskinan itu tidaklah
mustahil. Kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan
oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli
terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang
menciptakan kemiskinan itu sendiri.
Di
Indonesia sendiri banyak program-program yang telah berhasil mengurangi angka
kemiskinan. Jika kita melihat data jumlah penduduk miskin dari tahun 1976 yang
mencapai 54,2 juta (40.1%) menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun 1996. Kemudian
karena adanya krisis yang mendera bangsa ini efeknya mengakibatkan bertambahnya
jumlah penduduk miskin sebesar 47,9% (23.4%) pada tahun 1999. Era reformasi
jumlah penduduk miskin perlahan-lahan menurun menjadi 36.1 juta (16.7%) ditahun
2004.
Gambar : Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun (BPS)
Jika
kita melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) dimulai dari tahun 2002 jumlah
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis
kemiskinan) di Indonesia terus menurun. Data jumlah penduduk miskin pada
periode Maret 2009 sampai Maret 2010 turun dari 32,53 juta (14.15%) menjadi
31,02 juta (13.33%). Menghilangkan kemiskinan bisa dikatakan sebagai sebuah
mimpi tetapi mengurangi kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan. Lalu langkah
apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat dan semua elemen untuk
menanggulangi kemiskinan hingga menuju titik terendah?
4.2 Strategi menanggulangi kemiskinan di Indonesia
Dimulai
dari awal orde baru, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan
kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, maupun
strategi dan kebijakan khusus. Program-program tersebut meliputi Program Inpres
Desa Tertinggal, Kredit Usaha Tani, UPPKS dan Gerdu Taskin, serta Program
Kredit-kredit Mikro dari BRI.
Sementara
di pemerintahan yang sedang berjalan juga menghadapi hal yang sama yaitu
strategi atau cara penanggulangan kemiskinan. Perdebatan mengenai angka
kemiskinan yang masih besar dan konsep penanggulangannya sekarang ini tidak
diperlukan lagi. Karena hal tersebut justru akan menghabiskan waktu dan energi.
Rakyat miskin kita tidak membutuhkan perdebatan retorika yang berkepanjangan.
Mereka butuh suatu konsensus kebijakan kemudian diimplementasikan. Maka dari
itu hal ini menjadi pekerjaaan rumah tersendiri bagi pemerintahan yang sedang
berjalan. Rakyat mengharapkan suatu penajaman konsep program Penajaman program
bisa juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap program dengan
memperhatikan kelemahan-kelemahan yaitu kesulitan yang dihadapi dan kelebihan
dari program penanggulangan kemiskinan tersebut. Tetapi pada intinya penanganan
berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan.
Kita banyak melihat bahwa selama ini pemerintahan menyelesaikan dan
mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah
berjalan.
Kemudian
hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut ini akan dijabarkan
beberapa langkah dan strategi cara penanggulangan kemiskinan yang dilakukan
pemerintah :
1. Perbaikan pada Masalah sektor Kesehatan
Masalah
kesehatan menjadi sangat vital bagi semua kalangan. Kesehatan adalah kunci
hidup nomor satu. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan.
Hidup mereka hanya sedikit diatas garis kemiskinan nasional dan mempunyai
pendapatan kurang dari US$2 per hari. Pendapatan itu hanya cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup saja (makan, minum). Sehingga dengan pendapatan yang hanya sebesar
itu tidak akan cukup mengcoverage kebutuhan kesehatan. Di bidang kesehatan
diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara makin merata
melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah
telah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya dari ASKESKIN, JAMKESMAS
maupun adanya Pengobatan gratis yang dilakukan rutin. Tetapi yang menjadi
masalah saat ini adalah bagaimana pelayanan masyarakat penggunan ASKESKIN yang
sering kurang diutamakan, sering terjadi pembedaan dan lain sebagainya. Peta
pembedaan ini menjadi masalah tersendiri yang harus segera diselesaikan.
Mungkin
kita juga kurang melihat dan mengerti bahwa pada kenyataannya kesehatan
masyarakat itu bisa dilihat dari sistem sanitasi rumahnya. Pemerintah selama ini
kurang memperhatikan faktor ini. Hal ini bisa dilihat dari kasuks krisis
penyediaan fasilitas sanitasi. Anggaran dari pemerintah belum bisa menghandle
adanya pembangunan sanitasi yang baik. Efeknya bisa dilihat dari penduduk
miskin yang cenderung menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Bahkan
di Ibukota atau di kora-kota besar tempat tinggal mereka cenderung berada di
tempat pembuangan limbah. Maka dari itu ada beberapa pilihan untuk mengatasinya
dari mengadakan suatu konsensus nasional untuk membahas mengenai pembiayaan
fasilitas sanitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk membangun fasilitas
tersbut melalui dana alokasi khususnya (DAK) Untuk keseluruhan solusinya harus
ada pengkajian ulang mengenai anggaran dan kebijakan yang fokus pada masalah
kesehatan dan sanitasi. Proporsi anggaran APBN harus bisa menjadikan pemecah
masalah ini. Pembangunan sarana-prasarana yang baik sejatinya terus dilakukan
dengan diimbangi dengan kesadaran sosial masyarakat akan arti pentingnya
kesehatan.
Dengan
peningkatan mutu kesehatan, rakyat lebih mampu berperan serta secara aktif
dalam pembangunan sehingga pendapatannya juga meningkat.
2.
Perbaikan
pada Masalah Sektor Pendidikan
Salah
satu langkah dari strategi dan cara menanggulangi kemiskinan adalah perbaikan
atas kualitas pendidikan. Menurut saya, Indonesia telah mencapai hasil yang
memuaskan dalam meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar 9tahunnya.
Hanya saja masih ada keluarga miskin yang terpaksa tidak bisa melanjutkan
sekolah dan efeknya keluar dari sekolah. Penyebab yang utama dari masalah
diatas adalah mahalnya biaya pendidikan yang juga diikuti oleh buruknya
kualitas pendidikan. Kedua kondisi itu merupakan potret nyata dunia pendidikan
kita. Lihat saja pada masa 1970-1980an kita mengirim banyak tenaga ahli ke
Malaysia dan Singapura untuk menjadi tenaga pendidik disana. Tetapi kondisi itu
berbalik arah dengan yang terjadi sekarang. Justru orang-orang Singapura dan
Malaysialah yang datang ke Indonesia untuk menjadi tenaga pengajar atau
mahasiswa Indonesia yang banyak meneruskan kuliah disana. Pemerintah dapat
memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat
miskin dengan cara :
1.
Membantu
pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah.
Langkah
tersebut bisa dilakukan melalu penyediaan dana bantuan pendidikan bagi
masyarakat miskin. Dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat bisa
disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan didaerah. Penyaluran dana itu bisa
dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) Peranan ini kemudian menjadi satu target
untuk membantu sekolah-sekolah didaerah yang menyediakan pendidikan bagi
masyarakat miskin serta tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Tetapi
harus ada sinergi antara pemberian dana bantuan dan kondisi perbaikan mutu pendidikan
sekolah. Maka dari sinergi keduanya akan meningkatkan kualitas pendidikan
Indonesia.
2. Penyediaan
sarana prasarana pendidikan
Sering kita melihat dilayar televisi banyak gedung sekolah yang kurang
terurus padahal anggaran pendidikan di negara kita mencapai 20%. Banyak berita
yang melansir adanya buruknya gedung sekolah, ambruknya gedung sekolah telah
menyadarkan kita. Betapa buruknya kualitas sarana-prasarananya. Pemerintah
hanya mengembar-ngemborkan anggaran pendidikan yang mencapai 20% . Jika
melihat gedung sekolah yang ambruk dan lokasi tak jauh dari Istana presiden itu
menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Apa yang salah?
Sekarang kita tidak perlu mencari-cari penyebab kesalahan dari masalah ini.
Penyelesaian dan solusi menjadi hal yang harus kita bicarakan bersama.
Banyaknya permasalahan sarana dan prasarana sekolah harus menjadi fokus utama
sekolah. Bangunan sekolah menjadi suatu tempat peneduh bagi para anak sekolah.
Perlunya penanganan dan bantuan perbaikan gedung sekolah seharusnya menjadi prioritas
utama. Tetapi kenyataannya tidak, sekolah yang bangunannya ambruk dan meminta
bantuan pada pemerintah melalui dinas pendidikannya mendapat respon yang
lambat. Kalau saja prosedur yang salah atau prosedur yang complicated?
Kenapa hal ini harus terjadi?
Solusi utama adanya pembiayaan sarana dan prasarana juga harus masuk
kedalam ranah anggaran pendidikan. Menurut saya, selama ini yang salah bukan
pemerintah. Tetapi sistem yang ada. Misalnya mengenai sistem dan prosedur
meminta bantuan perbaikan sarana prasarana yang seharusnya itu mudah dan cepat
terealisasikan justru malah menjadi sebaliknya dan memunculkan masalah-masalah
baru. Pembenahan pada sistem harus segera dibenahi serta adanya kesadaran dari
masing-masing pihak yang kemudian keduanya menjadi solusi utamanya.
Guna menjamin keberhasilan berbagai program di atas, sarana dan prasarana
pendidikan, seperti gedung sekolah dan laboratorium, terus ditingkatkan dan
lebih didayagunakan. Gedung sekolah yang sudah ambruk sudah sewajarnya
diperbaiki melalui dana pemerintah ditambah swadaya masyarakat.
Peningkatan kualitas tenaga pengajar cukup memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Adanya tenaga pendidik yang
profesional dan kapabel akan memberikan efek positif terhadap kualitas sumber
daya manusiannya. Diantara dari sekian banyak program peningkatan kualitas
tenaga pengajar yang paling penting dan terkenal adalah sertifikasi.
Sertifikasi banyak efek positif dan negatifnya. Tetapi disini saya memandang
bahwa sertifikasi itu merupakan stimulus bagi tenaga pendidik untuk menjadi
yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk sertifikasi, tenaga
pendidik yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan lolos sertifikasi.
Tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa signifikankah program sertifikasi
menjadikan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam mencetak sumber daya
manusia yang berkualitas? Jawabannya adalah tergantung pada masing-masing
tenaga pendidik. Sejatinya mereka harus sadar akan peranan vitalnya nya dalam
pembangunan sumber daya manusia. Tanpa menyalahkan program sertifikasi bahwa
hal tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran, tetapi itulah stimulus
yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Disamping melalui
berbagai pendidikan dan latihan (diklat) tenaga pendidik. Pendidikan dan
pembinaan guru serta tenaga pendidikan lainnya, termasuk tenaga pendidikan di
luar sekolah, ditingkatkan mutunya dan pelaksanaannya diselenggarakan
secara terpadu.
3. Perbaikan Kualitas Jalan dan Listrik Khususnya bagi Pedesaan
Berbagai
pengalaman di negara-negara seperti China, Vietnam dan juga di Indonesia
sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan salah
satu cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan
provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari
jalan kabupaten berada dalam kondisi yang buruk. Sementara itu lima persen dari
populasi, yang berarti sekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan akses jalan
untuk setahun penuh. Hal yang sama dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat
ini masih ada sekitar 6000 desa orang belum menikmati tenaga listrik (Data
BPS). Meskipun permasalahan tersebut sangat kompleks dan rumit, namun solusinya
bisa terlihat jelas :
1. Menjalankan program skala besar untuk
membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten. Program pembangunan jalan
tersebut juga dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat miskin dan
mengurangi pengeluaran mereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan pada
umumnya. Berbicara mengenai solusi pembiayaannya, program tersebut bisa
dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembangunan yang ada harus
ditargetkan pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi dan kualitas jalan yang
buruk. Hal ini bisa dilihat dari peta lokasi kemiskinan dan peta kondisi halan
yang keduanya menjadu alat untuk mengidentifikasi peta kondisi jalan. Tidak
luap masyarakat setempat harus dilibatkan agar hasilnya dapat sesuai dengan
kebutuhan mereka yang kemudian menjamin tersedianya pemeliharaan jalan secara
lebih baik.
2. Menjalankan strategi pembangunan fasilitas
listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik. Kompetisi pada sektor kelistrikan harus
ditingkatkan dengan memperbolehkan perusahaan penyedia jasa kelistrikan untuk
menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Akses pada jaringan
yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangka meningkatkan kompetisi
tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan dengan lebih terinci atas dua skema
subsidi yang ada sangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut tidak
menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.
4. Membangun Lembaga-Lembaga Pembiayaan Mikro yang Memberi Manfaat pada
Penduduk Miskin
Data
BPS menunjukkan bahwa sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang
baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang memiliki
rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah pedesaan.
Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman bersubsidi ataupun berbiaya.
Melihat kenyataannya rakyat miskin cenderung tidak mau meminta pinjaman dari
Bank dan justru meminjam uang dari bank plecit yang transaksinya
dilakukan dengan cara door to door. Padahal bank plecit tersebut
biasanya memberikan biaya pinjaman yang lebih tinggi daripada Bank. Maka dari
itulah dibentuklah lembaga pembiayaan mikro (LPM). Solusi yang lebih tepat
adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit dari bank-bank komersial
kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut. Berbagai langkah penting yang
dapat diambil untuk meningkatkan akses penduduk miskin atas kredit pembiayaan
adalah:
1. Membangun hubungan antara sektor perbankan
dengan LPM, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk menjadi agen
untuk bank-bank komersial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.
2. Mengesahkan revisi Undang-Undang Koperasi guna
memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk pengembangan pembiayaan mikro,
termasuk mewajibkan adanya audit dan pengawasan eksternal bagi koperasi simpan
pinjam.
5.
Memberikan
Lebih Banyak Dana untuk Daerah-Daerah Miskin
Kesenjangan
antar daerah di Indonesia sangatlah terasa. Hal tersebut bisa terlihat pada
kedua daerah yaitu : Jakarta dengan Kupang. Kondisi itu menjelaskan adanya
pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan per penduduk 46
kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin. Akibatnya pemerintah
daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi,
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan
baik dapat membantu masalah ini. Untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah
dapat melakukan beberapa langkah (Indonesian Brief Policy) seperti :
1. Memperbaiki formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)
agar memungkinkan pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup
baik. DAU dimaksudkan untuk membantu kesenjangan keuangan antar daerah
berdasarkan formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah,
jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas fiskal. Tetapi pada kenyataannya,
dana ini masih dialokasikan berdasar pola pengeluaran pada tahun-tahun
sebelumnya. Untuk itu penetapan besar DAU harus lebih banyak didasarkan formula
di atas, bahkan dengan memberikan porsi yang lebih besar pada tingkat
kemiskinan.
2. Meningkatkan
pemberian Dana Alokasi Khusus untuk menunjang target program nasional
pengentasan kemiskinan. DAK dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk
memenuhi target penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu DAK harus
ditingkatkan fungsinya dan dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan,
termasuk infrastruktur di daerah pedesaan, kesehatan, pendidikan, serta
penyediaan air bersih dan sanitasi. Daerah yang lebih miskin harus dapat
menerima DAK yang lebih besar, mengingat DAU belum dapat memperkecil
kesenjangan pembiayaan antar daerah. Peningkatan DAK dapat dilakukan dengan
memotong anggaran pemerintah pusat di daerah melalui departemen teknis, yang
selama ini dikenal sebagai Daftar Isian Proyek (DIP).
6. Merancang
Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat
Sasaran
Program
perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta
subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan belum mencapai sasaran dengan
baik. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk
perlindungan sosial. Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan
dan pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati oleh penduduk
miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat
mampu. Secara rata-rata, rumah tangga miskin hanya memperoleh subsidi sebesar
Rp12.000 untuk beras dan Rp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya.
Pemerintah dapat menjalankan program bantuan dengan menggunakan peta kemiskinan
memberikan informasi mengenai kecamatan-kecamatan termiskin yang patut mendapatkan
bantuan. Bantuan perlindungan sosial bisa berupa 9 kebutuhan pokok atau
sembako.
Referensi : http://mutosagala.wordpress.com/2012/05/08/kemiskinan-di-indonesia-dan-solusi-penanggulangannya/